PEMKAB PESISIR SELATAN PERKUAT ETPD MELALUI KOORDINASI DENGAN BANK NAGARI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) terus memperkuat upaya percepatan dan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengajukan pertemuan dan koordinasi bersama Bank Nagari Kantor Pusat tanggal 12 Januari 2026.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan Roadmap ETPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026–2030 sebagai pedoman pengembangan transaksi non-tunai dan digitalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Dalam agenda koordinasi tersebut, sejumlah fokus strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya digitalisasi retribusi daerah yang meliputi pembayaran mandiri e-Sampah melalui platform Ollin, digitalisasi pengelolaan dan pembayaran retribusi Objek Wisata Pantai Carocok, serta digitalisasi pelayanan dan pembayaran retribusi parkir di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, pembahasan juga mencakup implementasi dan pengembangan sistem Smartax, optimalisasi ekosistem pembayaran pajak digital melalui Lapau Nagari, penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintah daerah, serta pengembangan dan pemanfaatan Kioski sebagai alat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Tidak hanya itu, integrasi sistem Digitalisasi Pendapatan Daerah (DIGIPANDA) dengan layanan perbankan Bank Nagari serta peluang kerja sama dengan e-Commerce dan bank lain turut menjadi bagian penting dalam diskusi guna mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi dan kesepahaman yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Bank Nagari dalam mewujudkan transformasi digital layanan dan transaksi keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimis, dengan dukungan Bank Nagari sebagai mitra strategis, implementasi ETPD dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah serta kemudahan layanan bagi masyarakat.